Jakarta | Acehtraffic.com - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah pusat bertindak cepat mengatasi gangguan keamanan di Papua.
Pemerintah pusat diminta segera membentuk tim terpadu yang secara total mengawasi keamanan di Papua. "Kalau perlu, tim berkantor di Papua," kata Tjahjo dalam pernyataan tertulisnya Jumat, 8 Juni 2012.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pasukan TNI dan kepolisian harus kompak mengusut pelaku penembakan. Sebab, kalau tidak, akan merugikan institusi itu. Intelijen di Papua juga diminta bekerja lebih cepat untuk mendeteksi gelagat gerakan pengganggu keamanan. "Harus didalami lingkungan strategisnya."
Pasca-peningkatan intensitas penembakan di Papua dalam sepekan terakhir, Komisi Pertahanan segera melakukan kunjungan kerja.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pasukan TNI dan kepolisian harus kompak mengusut pelaku penembakan. Sebab, kalau tidak, akan merugikan institusi itu. Intelijen di Papua juga diminta bekerja lebih cepat untuk mendeteksi gelagat gerakan pengganggu keamanan. "Harus didalami lingkungan strategisnya."
Tjahjo mengatakan, dalam kunjungan itu, Komisi mengakui bahwa kondisi keamanan di Papua masih labil.
"Pada saat kami sampai ke wilayah perbatasan Papua Nugini memang permasalahannya sangat kompleks," kata Tjahjo. Di sisi lain, dia melihat aparat intelijen belum berkoordinasi dengan baik.
Tjahjo juga meminta aparat keamanan tidak begitu saja menyatakan penembakan dan gangguan keamanan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Papua pro-kemerdekaan.
"Pada saat kami sampai ke wilayah perbatasan Papua Nugini memang permasalahannya sangat kompleks," kata Tjahjo. Di sisi lain, dia melihat aparat intelijen belum berkoordinasi dengan baik.
Tjahjo juga meminta aparat keamanan tidak begitu saja menyatakan penembakan dan gangguan keamanan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Papua pro-kemerdekaan. "Ini indikasinya hanya propaganda oknum tertentu dengan kepentingan kelompok kecil yang menyudutkan masyarakat Papua," katanya.
Penegakan hukum di Papua, kata Tjahhjo, harus dilakukan dengan obyektif dan adil. "Hargai masyarakat Papua secara terbuka dengan memberikan reward dan punishment yang adil," tuturnya. | Tempo
Penegakan hukum di Papua, kata Tjahhjo, harus dilakukan dengan obyektif dan adil. "Hargai masyarakat Papua secara terbuka dengan memberikan reward dan punishment yang adil," tuturnya. | Tempo
Posting Komentar