Jakarta | Acehtraffic.com - Voting atau pengambilan suara untuk memilih apakah pemerintah bisa menaikkan bahan bakar minyak [BBM] atau tidak, sudah dilakukan. Secara tegas, PKS menunjukkan sikapnya menolak penaikan BBM. Apakah PKS akan ditendang dari koalisi?
Wakil Sekjen DPP Demokrat Ramadhan pohan mengatakan bahwa kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Apalagi, Demokrat menilai keputusan PKS ini aneh. "Ini mengkonfirmasi segala pembangkangan yang mereka lakukan. Keluar dari pakem koalisi," tegas Ramadhan pasca sidang paripurna, di gedung DPR, Jakarta, Sabtu, 31 Maret 2012.
Demokrat menilai aneh dengan sikap PKS ini. Sebab, kebijakan ini adalah keputusan pemerintah. Di mana, PKS berada di dalam itu melalui Menteri-Menterinya.
"Pada bulan november lalu di teken kembali kontrak koalisi bahwa koalisi di parlemen dan pemerintahan. Ini sudah jelas-jelas dilawan. Basis moral di koalisi menjadi lemah. Basis keberadaan Menteri-Menteri di pemerintahan menjadi di pertanyakan," jelasnya.
Bagi Demokrat, sikap PKS yang sering berseberangan bukan hal baru. Hanya, menjadi aneh ketika kebijakan pemerintah yang PKS juga di dalamnya justru tidak diikuti.
Apakah akan dikeluarkan dari koalisi? Demokrat tidak memberikan secara eksplisit. Namun, kejadian ini semakin menegaskan usulan Demokrat agar PKS ditendang. "Sering kita suarakan ke tidak puasan kepada PKS," katanya.
Dalam voting, ada dua opsi. Pertama, bahwa pasal 7 ayat 6 UU No.22 tahun 2011 tentang APBN 2012 tetap. Artinya, pemerintah tidak bisa menaikkan BBM. Kedua, opsi pasal 7 ayat 6 ditambah ayat 6 (a). Opsi ini, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan BBM. | AT | BJT |
Posting Komentar