Makssar | Acehtraffic.com - Kompensasi kenaikan harga BBM juga mendapat sorotan di Pemprov Sulsel. "Rencana pemberian dana kompensasi yang bersumber dari APBD Sulsel menghadapi kenaikan harga BBM, itu jangan sampai menjadi komoditas politik dari calon patahana (incumbent) gubernur Sulsel," kata Pemerhati masyarakat miskin Sulawesi Selatan Ahmad Riyanto mengatakan, di Makassar, Jumat 16 Maret 2012.
Dia mengatakan, hal tersebut harus diantisipasi mengingat Pilkada Gubernur Sulsel 2013 tinggal menghitung bulan, sementara salah satu calon gubernur Sulsel adalah merupakan incumbent gubernur Sulsel yakni H Syahrul Yasin Limpo.
Sementara mengenai kenaikan harga BBM pada awal April 2012, lanjut dia, sebenarnya harus ada dua hal yang mendasar yang harus diperhatikan dan dikawal semua pihak. Pertama, harus ada peyakinan jika bantuan yang diberikan pemerintah setempat itu sebagai kompensasi kenaikan harga BBM akan menyelesaikan persoalan.
"Ataukah justeru menimbulkan persoalan baru," katanya. Kedua, mampukah pemerintah menjamin jika sasaran yang ditujukan dari kompensasi kenaikan harga BBM itu, tepat sasaran atau tidak.
"Ini berangkat dari kasus bantuan pemerintah sebelumnya, dimana banyak yang tidak berhak yang menerima, justru mendapatkan BLT," katanya.
Sementara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan pola bantuan langsung tunai (BLT) bukan merupakan solusi terbaik untuk membantu warga keluar dari kemiskinan. "Pola bantuan dengan membagi langsung uang kepada setiap orang, bukan langkah yang baik, karena akan tetap memberikan ruang bagi warga miskin untuk terus menegadahkan tangannya mengharapkan bantuan pemerintah," kata Megawati.
Pemerintah berencana akan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga miskin pascapengumuman kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, bantuan sebaiknya diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur di pedesaan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. "Kan bisa dibuat jalan atau fasilitas umum di desa dan itu lebih bermanfaat untuk masyarakat," kata Megawati.
Jika pola bantuan dengan membagi langsung uang tunai kepada setiap orang, bukan langkah yang baik karena akan tetap memberikan ruang bagi warga miskin untuk terus mengharapkan bantuan pemerintah. "Ini yang saya kritisi," kata Megawati. | AT | Republika
Sementara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan pola bantuan langsung tunai (BLT) bukan merupakan solusi terbaik untuk membantu warga keluar dari kemiskinan. "Pola bantuan dengan membagi langsung uang kepada setiap orang, bukan langkah yang baik, karena akan tetap memberikan ruang bagi warga miskin untuk terus menegadahkan tangannya mengharapkan bantuan pemerintah," kata Megawati.
Pemerintah berencana akan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga miskin pascapengumuman kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, bantuan sebaiknya diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur di pedesaan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. "Kan bisa dibuat jalan atau fasilitas umum di desa dan itu lebih bermanfaat untuk masyarakat," kata Megawati.
Jika pola bantuan dengan membagi langsung uang tunai kepada setiap orang, bukan langkah yang baik karena akan tetap memberikan ruang bagi warga miskin untuk terus mengharapkan bantuan pemerintah. "Ini yang saya kritisi," kata Megawati. | AT | Republika
Posting Komentar