Banda Aceh | Acehtraffic.com - Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menetapkan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai kepala pemerintahan Aceh untuk lima tahun ke depan. Lalu, apa saja prioritas kerja pemerintahan Zaini Abdullah pada tahun pertama memimpin?
Seperti yang dilansir Acehkita.com, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh setelah mengumpulkan dukungan sebesar 55,78 persen suara rakyat. Pasangan yang diusung Partai Aceh ini mengalahkan calon gubernur petahana (incumbent), Irwandi Yusuf, yang juga kader Gerakan Aceh Merdeka.
Dalam sebuah wawancara selama satu jam lebih dengan wartawan di kawasan Geuceue Kayee Jatoe, Banda Aceh, Zaini menyebutkan, di awal masa kepemimpinannya akan memfokuskan diri pada pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat.
“Kami akan memprioritaskan para pengembangan perekonomian rakyat, termasuk dalam hal ini pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan,” kata Zaini kepada wartawan sesaat setelah KIP Aceh mengumumkan dirinya terpilih sebagai gubernur Aceh periode 2012-2015, Selasa 17 April 2012.
Menurutnya, sumber daya alam Aceh yang begitu melimpah ternyata tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan dan pengangguran masih terbilang tinggi. “Kami akan berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan kami adalah kepada masyaraka bawah agar mereka meningkat ekonomi mereka,” ujar bekas Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka itu.
Zaini mengaku heran tingginya angka kemiskinan di daerah bekas konflik dan tsunami ini. “Yang kita herankan kenapa begitu banyak uang, tapi justru kemiskinan terjadi di Aceh. Kita harus mengadakan perubahan,” kata dia.
Zaini menilai, para petani, pekebun, dan nelayan juga harus diberdayakan untuk mengolah lahan pertanian, kelautan, dan perkebunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Agar hasil yang dicapai bisa melebihi dari yang selama ini diperoleh. Dengan begitu, kata Zaini, akan memperbaiki taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Selain menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Zaini juga memprioritaskan pada mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari kolusi dan korupsi. “Kita harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Aparatur pemerintahan juga dituntut untuk bekerja lebih disiplin,” lanjut pria kelahiran Teureubue, Pidie, 72 tahun silam itu.
Meski begitu, ia menegaskan, pelbagai kebijakan yang akan ditelurkan semasa kepemimpinannya tetap untuk menjaga kelangsungan perdamaian hakiki bagi masyarakat Aceh.
Disamping itu, gubernur Aceh terpilih Zaini Abdullah juga berjanji akan menertibkan izin pertambangan yang ada di Aceh. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan akibat eksplorasi hasil alam itu.
Zaini mengaku mengkhawatirkan lokasi eksplorasi tambang yang selama ini telah diberikan kepada sejumlah perusahaan. Ada sejumlah izin eksplorasi tambang itu diberikan di kawasan hutan yang merupakan daerah serapan air.
“Satu yang kami khawatirkan, yaitu daerah tambang itu terletak di daerah hutan lindung. Kalau terus dibiarkan akan merusak lingkungan,” kata Zaini kepada wartawan sesaat setelah ditetapkan sebagai gubernur terpilih di Banda Aceh, Selasa 17 April 2012.
Eksplorasi tambang terjadi di sejumlah tempat di Aceh. Catatan acehkita.com, eksplorasi tambang terjadi di kawasan Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, dan juga Aceh Timur. Di Aceh Besar, tapatnya di Lhong, ada eksplorasi tambang biji besi. Begitu pula dengan di Aceh Selatan.
Di Pidie, Aceh Jaya, dan Aceh Barat, dilakukan eksplorasi tambang emas. Di Geumpang Pidie dan Gunong Ujeuen Aceh Jaya, eksplorasi emas dilakukan secara tradisional.
Menurut Zaini, eksplorasi tambang tersebut tak membawa juga menyebabkan masyarakat sejahtera. “Hasil tanah Aceh ini, semisal emas, biji besi, yang seharusnya belum waktunya dieksplorasi, justru digali sekarang,” kata Zaini.
Hasil eksplorasi tambang itu, kata Zaini, hanya dinikmati segelintir orang dan justru menguntungkan buyer. “Yang terjadi sekarang ini, tanah (eksplorasi) itu dijual ke Cina dengan harga murah. Itu sedih sekali. Cina yang untung,” ujarnya. “Rakyat Aceh tidak dapat apa-apa.”
Karenanya, ia berjanji akan mengevaluasi keberadaan izin eksplorasi pertambangan di Aceh. “Akan kita evaluasi,” ujarnya. | AT | AK |
Disamping itu, gubernur Aceh terpilih Zaini Abdullah juga berjanji akan menertibkan izin pertambangan yang ada di Aceh. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan akibat eksplorasi hasil alam itu.
Zaini mengaku mengkhawatirkan lokasi eksplorasi tambang yang selama ini telah diberikan kepada sejumlah perusahaan. Ada sejumlah izin eksplorasi tambang itu diberikan di kawasan hutan yang merupakan daerah serapan air.
“Satu yang kami khawatirkan, yaitu daerah tambang itu terletak di daerah hutan lindung. Kalau terus dibiarkan akan merusak lingkungan,” kata Zaini kepada wartawan sesaat setelah ditetapkan sebagai gubernur terpilih di Banda Aceh, Selasa 17 April 2012.
Eksplorasi tambang terjadi di sejumlah tempat di Aceh. Catatan acehkita.com, eksplorasi tambang terjadi di kawasan Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, dan juga Aceh Timur. Di Aceh Besar, tapatnya di Lhong, ada eksplorasi tambang biji besi. Begitu pula dengan di Aceh Selatan.
Di Pidie, Aceh Jaya, dan Aceh Barat, dilakukan eksplorasi tambang emas. Di Geumpang Pidie dan Gunong Ujeuen Aceh Jaya, eksplorasi emas dilakukan secara tradisional.
Menurut Zaini, eksplorasi tambang tersebut tak membawa juga menyebabkan masyarakat sejahtera. “Hasil tanah Aceh ini, semisal emas, biji besi, yang seharusnya belum waktunya dieksplorasi, justru digali sekarang,” kata Zaini.
Hasil eksplorasi tambang itu, kata Zaini, hanya dinikmati segelintir orang dan justru menguntungkan buyer. “Yang terjadi sekarang ini, tanah (eksplorasi) itu dijual ke Cina dengan harga murah. Itu sedih sekali. Cina yang untung,” ujarnya. “Rakyat Aceh tidak dapat apa-apa.”
Karenanya, ia berjanji akan mengevaluasi keberadaan izin eksplorasi pertambangan di Aceh. “Akan kita evaluasi,” ujarnya. | AT | AK |
Posting Komentar