Lhoksukon | Acehtraffic.com- Memasuki minggu keempat bulan April 2012, ribuan pegawai berstatus tenaga honorer belum menerima upah jerih mereka. Tentulah kondisi ini memberatkan bagi mereka yang hanya bergaji kecil. Kamis 26 April 2012
Kondisi ini sepertinya tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Hal ini menyiratkan bahwa perhatian pemerintah terhadap para honorer sangatlah minim. Informasi yang diterima dari seorang guru honorer yang bertugas di Kabupaten Aceh Utara.
Lambatnya pembayaran gaji tentunya membuat para honorer kesulitan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Apalagi selama ini gaji yang diterima perbulan jumlahnya sangat kecil dibanding UMP yang ditetapkan pemerintah.
“Kondisi ini setiap tahunnya terjadi seperti ini, pada awal dan diakhir tahun. Kalau awal tahun alasannya yakni verifikasi tenaga honorer. Kalau akhir tahun alasannya, juga verifikasi dan lambat diproses karena banyaknya amprahan yang masuk. Ini sangat terkesan sekali kalau administrasi pemerintah Aceh Utara kurang baik,”Ucap Laini seorang tenaga honorer kepada wartawan koran ini.
Seharusnya, sambung honorer ini, pihaknya berharap ada peningkatan kesejahteraan dan pembayaran gaji tepat waktu. “Minimal pembayaran kami tepat waktu, tidak seperti saat ini,” harapnya.
Dari data yang diterima wartawan koran ini, jumlah tenaga honorer untuk tenaga pengajar mencapai 2.000 lebih. Ini belum lagi tenaga honorer dari sejumlah instansi lainnya. Besarnya gaji untuk tenaga honor daerah Rp.750 ribu perbulan dan bhakti murni Rp 300 ribu perbulan.
Sementara itu, Kabag Humas dan Informasi Pemkab Aceh Utara, Azhari Hasan, SH yang ditanya terkait hal ini mengatakan bahwa belum dicairkannya gaji karena proses verifikasi SK honorer sedang dilakukan. Mengingat banyaknya jumlah tenaga honorer, sehingga proses verifikasi sedikit menyita waktu.
“Proses verifikasi SK tenaga honorer sedang dilakukan. Hanya saja belum semua selesai dilakukan verifikasi sehingga amprah gaji belum dapat dilakukan. Kalau ini sudah selesai, maka amprahan akan langsung dilakukan tentunya,” jelas Azhari.
Sementara itu, sejumlah PNS yang bertugas di kecamatan pelosok berharap pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Dirasakan sangat wajar jika pns yang bertugas di daerah terpencil dianggarkan dana insentif tambahan oleh pemerintah. Ini tidak lain sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pns yang bertugas di daerah pelosok.
“Kami rasa wajar jika pemerintah menganggarkan insentif bagi kami yang bertugas di kecamatan pelosok. Ini tentunya dapat memicu semangat kerja kami yang bertugas di pedalaman. Tentunya tidak banyak dan sangat mudah didata oleh pemerintah daerah,” jelas seorang PNS bertugas di pedalaman Aceh Utara. | AT | RA
Posting Komentar