Jakarta | Acehtraffic.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan kepolisian dan aparat TNI untuk mempertimbangkan matang kebijakan keamanan di Papua. Pendekatan keamanan menurutnya tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
Ini karena aksi kriminal di Papua berbeda dengan aksi serupa di wilayah lain, misalnya di Jakarta. Hal tersebut, kata Mahfudz, terjadi karena dimensi sosial-politik yang berbeda antara Papua dan daerah-daerah lain di Indonesia.
Mahfudz lantas mencontohkan kasus seorang kriminal yang ditempak mati aparat di Jakarta. Di Jakarta, kasus ini dapat dianggap selesai, tapi di Papua tidak.
“Tewasnya Mako Tabuni di Papua misalnya justru menyuburkan sel-sel perjuangan mereka. Ia bahkan dianggap sebagai martir,” terang politisi PKS itu di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 16 Juni 2012.
Mako Tabuni adalah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat. Ia tewas setelah aparat menembaknya karena yang bersangkutan melawan ketika hendak ditangkap. Mako ditangkap karena kelompoknya diduga melakukan rangkaian aksi penembakan di Papua.
Namun pasca tewasnya Mako, situasi di Wamena, Jayapura, memanas. Kelompok Mako tidak terima dan membakar motor, mobil, dan rumah, pada Kamis 14 Juni 2012.
Terkait hal ini pula Mahfudz menekankan, aksi kriminal di Papua terkait erat dengan garis politik, bukan semata kriminal murni. “Front politik dan front pembebasan di Papua memang ada. Aksi kriminal ini sesungguhnya bagian dari aktivitas politik mereka,” kata dia.
Ketimbang pendekatan keamanan, Adriana Elisabeth yang tergabung dalam Tim Kajian Peneliti Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan pendekatan dialog perlu dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Dialog Papua sebagai sebuah proses politik, lanjut Adriana, harus melibatkan seluruh masyarakat Papua. “Ini juga untuk memupuk rasa kepemilikan warga atas bumi mereka sendiri. Selama ini kan pemerintah selalu datang dengan satu kebijakan,” kata Adriana yang ikut menyusun buku ‘Papua Road Map’ itu.| AT | VV |
Ini karena aksi kriminal di Papua berbeda dengan aksi serupa di wilayah lain, misalnya di Jakarta. Hal tersebut, kata Mahfudz, terjadi karena dimensi sosial-politik yang berbeda antara Papua dan daerah-daerah lain di Indonesia.
Mahfudz lantas mencontohkan kasus seorang kriminal yang ditempak mati aparat di Jakarta. Di Jakarta, kasus ini dapat dianggap selesai, tapi di Papua tidak.
“Tewasnya Mako Tabuni di Papua misalnya justru menyuburkan sel-sel perjuangan mereka. Ia bahkan dianggap sebagai martir,” terang politisi PKS itu di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 16 Juni 2012.
Mako Tabuni adalah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat. Ia tewas setelah aparat menembaknya karena yang bersangkutan melawan ketika hendak ditangkap. Mako ditangkap karena kelompoknya diduga melakukan rangkaian aksi penembakan di Papua.
Namun pasca tewasnya Mako, situasi di Wamena, Jayapura, memanas. Kelompok Mako tidak terima dan membakar motor, mobil, dan rumah, pada Kamis 14 Juni 2012.
Terkait hal ini pula Mahfudz menekankan, aksi kriminal di Papua terkait erat dengan garis politik, bukan semata kriminal murni. “Front politik dan front pembebasan di Papua memang ada. Aksi kriminal ini sesungguhnya bagian dari aktivitas politik mereka,” kata dia.
Ketimbang pendekatan keamanan, Adriana Elisabeth yang tergabung dalam Tim Kajian Peneliti Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan pendekatan dialog perlu dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Dialog Papua sebagai sebuah proses politik, lanjut Adriana, harus melibatkan seluruh masyarakat Papua. “Ini juga untuk memupuk rasa kepemilikan warga atas bumi mereka sendiri. Selama ini kan pemerintah selalu datang dengan satu kebijakan,” kata Adriana yang ikut menyusun buku ‘Papua Road Map’ itu.| AT | VV |
Posting Komentar