Jakarta | Acehtraffic.com - Masih rendahnya realisasi belanja pemerintah per semester I tahun ini yang tidak jauh berbeda jika dibandingkan tahun lalu dinilai karena tidak tegasnya hukuman atau sanksi bagi kementerian/lembaga yang tidak mampu menjalankan anggaran yang telah dianggarkan dalam APBN.
Demikian disampaikan Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo kepada detikFinance, Minggu (2/9/2012)
"Sudah ganti menteri, ganti dirjen, membentuk tim gabungan, ternyata hasilnya sama saja. Bahkan beberapa kali terjadi kemunduran. Ini artinya ada kesalahan baku. Salah satunya adalah tidak jelasnya reward and punishment," tegasnya.
Selain itu, Drajad menambahkan buruknya birokrasi ikut menyumbang masalah, baik dari sisi SDM PNS, maupun prosedur birokrasinya. Untuk itu, lanjutnya, harus ada gebrakan yang memang signifikan.
"Bukan hanya pernyataan Presiden, menteri atau dirjen saja," tegasnya.
Misalnya, ungkap Drajad, dengan pemotongan rantai birokrasi pelaksanaan proyek dan pencairan anggaran, serta menghapuskan aturan-aturan teknis yang terlalu micro-managing.
"Jika tidak ada terobosan berarti, setiap tahun kita akan menghadapi masalah yang sama terus menerus," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat masih rendah, yaitu di bawah 50 persen per Juni 2012.
"Hasil realisasi belanja APBN 2012 per akhir juni lebih baik dibandingkan tahun lalu sebesar 7 persen, dari 25 persen pada tahun lalu menjadi 32 persen. Meski naik tapi kita tidak happy. Bukan suatu gambaran yang menggembirakan" ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dengan rata-rata sekitar 32 persen tersebut, hanya 28 Kementerian/ Lembaga (K/L) yang berada di atas rata-rata. Sedangkan sebanyak 58 K/L memiliki realisasi belanja di bawah rata-rata.| AT | M | DT |
Posting Komentar