Banda Aceh | acehtraffic.com – Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Aceh, perlu berbagai advokasi yang sistematis berbasis data dan informasi yang kuat, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media sangat diperlukan untuk pengawasan. Senin, 26 November 2012
“Kami menyambut baik kegiatan ini, sebagai konsekwensi mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasbi Abdullah saat membuka Training Advokasi Keuangan Daerah bagi organisasi sipil dan Media di Aceh, yang diprakarsai Bank Dunia-Aus aids fakultas ekonomi Unsyiah dan Lsm Masyarakat tranparansi Aceh (Mata) bertempat di gedung Rumoh PMI, Banda Aceh
Hasbi Abdullah juga menambahkan selama ini aktivitas advokasi dalam konteks keuangan daerah di Aceh masih bersifat kasuistik dan parsial. Selain itu, advokasi yang dilakukan tanpa kerjasama baik antar pemangku kepentingan dan tidak memiliki dukungan jaringan kuat, karena itu tidak menghasilkan perubahan yang berarti.
Lembaga atau media seharusnya dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan mengkondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan diri sendiri.
“Jika hal ini terjadi, maka akan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum di negara kita,” ujar Hasbi.
Leader Program CPDA – Bank Dunia Jakarta, Adrian Morel mengatakan Aceh masih menjadi daerah yang istimewa di wilayah Indonesia. Telah berhasil melewati konflik dan bencana tsunami dengan baik. Karenanya Aceh menjadi salah satu daerah model bagi dunia internasional.
Menurutnya, Bank Dunia yang melalui program CPDA-nya mempunyai tujuan penguatan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. “Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, menjaga perdamaian berarti membangun dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh.”
Adrian mengatakan, Bank Dunia sejak tahun 2006 dengan dukungan Pemerintah Aceh juga telah melakukan beberapa kajian dan melakukan advokasi keuangan daerah dan belanja publik di Provinsi Aceh.
Diharapkan, pelatihan advokasi hari ini, dapat melahirkan sebuah panduan atau road-map advokasi keuangan daerah bagi CSO dan media di Aceh. Capaian akhirnya, CSO dan Media dapat melakukan berbagai kajian dengan fungsi kontrol, membantu Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dalam pembangunan.
Sementara itu Tim Program PECAPP, Harry Masyarafah menyebutkan Aceh memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar untuk 20 tahun sejak 2008, dengan status otonomi khusus (Otsus).
Dari kajian PECAPP, total dana yang diterima Aceh (Otsus dan reguler) sampai 2027 nanti diperkirakan mencapai Rp 650 triliun. “Suatu nilai yang sangat besar bagi Aceh yang hanya berpenduduk 4,5 juta jiwa.”
Setelah lima tahun menikmati dan Otsus dan reguler lainnya, berbagai kemajuan telah dicapai Aceh, tetapi masih ada ruang yang dukup besar untuk terus melakukan perbaikan. 15 tahun lagi untuk Aceh menerima dana Otsus, bukanlah waktu yang lama.
Alokasi yang tidak tepat dan efektif, penghamburan akibat salah perencanaan seharusnya tidaklah terjadi lagi. Di situlah peran penting semua pihak, eksekutif, legislatif, LSM, universitas dan media.
“Beberapa analisis menunjukkan bahwa pembangunan yang kita impikan masih banyak tantangan yang perlu dipikirkan bersama, semoga ke depan lebih baik,” kata Harry. | AT | RD|
“Kami menyambut baik kegiatan ini, sebagai konsekwensi mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasbi Abdullah saat membuka Training Advokasi Keuangan Daerah bagi organisasi sipil dan Media di Aceh, yang diprakarsai Bank Dunia-Aus aids fakultas ekonomi Unsyiah dan Lsm Masyarakat tranparansi Aceh (Mata) bertempat di gedung Rumoh PMI, Banda Aceh
Hasbi Abdullah juga menambahkan selama ini aktivitas advokasi dalam konteks keuangan daerah di Aceh masih bersifat kasuistik dan parsial. Selain itu, advokasi yang dilakukan tanpa kerjasama baik antar pemangku kepentingan dan tidak memiliki dukungan jaringan kuat, karena itu tidak menghasilkan perubahan yang berarti.
Lembaga atau media seharusnya dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan mengkondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan diri sendiri.
“Jika hal ini terjadi, maka akan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum di negara kita,” ujar Hasbi.
Leader Program CPDA – Bank Dunia Jakarta, Adrian Morel mengatakan Aceh masih menjadi daerah yang istimewa di wilayah Indonesia. Telah berhasil melewati konflik dan bencana tsunami dengan baik. Karenanya Aceh menjadi salah satu daerah model bagi dunia internasional.
Menurutnya, Bank Dunia yang melalui program CPDA-nya mempunyai tujuan penguatan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. “Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, menjaga perdamaian berarti membangun dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh.”
Adrian mengatakan, Bank Dunia sejak tahun 2006 dengan dukungan Pemerintah Aceh juga telah melakukan beberapa kajian dan melakukan advokasi keuangan daerah dan belanja publik di Provinsi Aceh.
Diharapkan, pelatihan advokasi hari ini, dapat melahirkan sebuah panduan atau road-map advokasi keuangan daerah bagi CSO dan media di Aceh. Capaian akhirnya, CSO dan Media dapat melakukan berbagai kajian dengan fungsi kontrol, membantu Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dalam pembangunan.
Sementara itu Tim Program PECAPP, Harry Masyarafah menyebutkan Aceh memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar untuk 20 tahun sejak 2008, dengan status otonomi khusus (Otsus).
Dari kajian PECAPP, total dana yang diterima Aceh (Otsus dan reguler) sampai 2027 nanti diperkirakan mencapai Rp 650 triliun. “Suatu nilai yang sangat besar bagi Aceh yang hanya berpenduduk 4,5 juta jiwa.”
Setelah lima tahun menikmati dan Otsus dan reguler lainnya, berbagai kemajuan telah dicapai Aceh, tetapi masih ada ruang yang dukup besar untuk terus melakukan perbaikan. 15 tahun lagi untuk Aceh menerima dana Otsus, bukanlah waktu yang lama.
Alokasi yang tidak tepat dan efektif, penghamburan akibat salah perencanaan seharusnya tidaklah terjadi lagi. Di situlah peran penting semua pihak, eksekutif, legislatif, LSM, universitas dan media.
“Beberapa analisis menunjukkan bahwa pembangunan yang kita impikan masih banyak tantangan yang perlu dipikirkan bersama, semoga ke depan lebih baik,” kata Harry. | AT | RD|
Posting Komentar